Indonesia Anjurkan WNI Tunda Perjalanan ke Arab Saudi, Turki

Pemerintah Indonesia Anjurkan WNI Tunda Perjalanan ke Arab Saudi, Turki. Ini Alasannya

Juru bicara Kementerian Kesehatan  Nadia Tarmizi mengatakan 21 kasus baru Omicron di negara itu diimpor dari pelancong internasional. 16 WNI dan 5 WNA. Ia mengungkapkan negara yang paling banyak dikunjungi adalah Arab Saudi dan Turki.

“Kasus Omicron di Indonesia karena aktivitas perjalanan dari berbagai negara seperti Arab Saudi dan Turki, sehingga masyarakat telah disarankan untuk mempertimbangkan rencana bepergian ke sana,” kata Nadia dalam keterangan tertulis.

Juru bicara Kementerian Siti Nadia Tammy mengimbau masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri. “Sebagian besar kasus Omicron adalah pelancong internasional, sehingga orang diharapkan untuk menunda [rencana] bepergian ke luar negeri,” kata Nadia.

Sebagian besar kasus berbeda ditemukan pada pelancong dari Turki dan Arab Saudi. Orang yang divaksinasi lengkap masih dapat terpapar varian kecemasan.

“Kita harus waspada agar tidak tertular. Kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. tak diperbolehkan sampai terjangkit serta menjangkitkan terhadap orang lain.”

✅Baca Juga:  Bagaimana Fitur Apple Watch Menyelamatkan Nyawa Pengguna Berusia 34 Tahun

Sejauh ini, kasus Omicron paling banyak terdeteksi di Indonesia bagi para pemudik yang kembali ke Tanah Air dari luar negeri. Dari total 68 kasus yang ditemukan di Indonesia, hanya satu kasus terkonfirmasi yang berasal dari transmisi lokal.

Pemerintah terus memperketat kontrol pintu masuk, terutama di perbatasan laut dan darat. Tingkat infeksi virus di pintu masuk laut dan darat sepuluh kali lebih tinggi daripada di pintu masuk udara.

Nadia juga mengimbau masyarakat untuk membatasi pergerakan dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

” Pemahaman diri serta menahan kemauan buat berjalan- jalan sungguh berguna untuk dicoba. Aku mengajak warga buat bertugas serupa menghindari penyebaran COVID- 19 dengan menahan diri guna tidak berjalan- jalan,” tutur Aorta.

✅Baca Juga:  Malaysia Membuka Lagi Negaranya Tanpa Karantina

Arab Saudi membatalkan karantina; Dia meminta pemerintah Indonesia untuk mengubah kebijakan umrah

Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini mencabut sejumlah aturan dalam upaya pencegahan Covid-19, salah satunya dengan menjatuhkan persyaratan tes PCR dan karantina bagi pengunjung, termasuk jemaah umrah.

Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latif, mengatakan pada hari Senin bahwa pembaruan peraturan Saudi akan mempengaruhi program Umrah, dengan harapan Kementerian Kesehatan dan BNPB akan mengambil langkah-langkah untuk beradaptasi dengannya.

Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah lembaga pemerintah berlisensi yang mengawasi kebijakan pembatasan virus corona di Indonesia.

“Saya optimistis akan ada konsensus kebijakan dalam waktu dekat, karena Indonesia saat ini mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan karantina,” kata Hellmann dalam keterangannya pada 7 Maret.

Ia juga menilai Kemenag harus segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes untuk membahas ketentuan yang kemungkinan akan dikesampingkan.

✅Baca Juga:  Solusi Edukasi Teknologi Dapat Membantu "Berkembang dan Tumbuh"

Ia mengatakan, posisi Kemenag dalam hal ini lebih dalam mempersiapkan implementasi kebijakan terkait pencegahan Covid-19. Termasuk apakah Indonesia nantinya akan meniadakan kebijakan satu pintu atau satu pintu untuk keberangkatan jemaah umrah dari pondok-pondok haji seperti yang selama ini dipraktikkan, katanya.

Mantan Direktur Penyakit Menular Asia Tenggara World Health Organization, Tjandra Yoga Aditama, mengatakan tingginya cakupan vaksinasi mungkin menjadi salah satu alasan Arab Saudi melonggarkan kebijakannya. Berdasarkan situs Our World in Data pada 5 Maret 2022, 67,8 persen warga Saudi telah menerima vaksinasi lengkap.

Halaman yang sama menyebutkan bahwa Indonesia memvaksinasi 53,3 persen dari total penduduk. Jumlah itu di bawah rata-rata global untuk cakupan vaksinasi Covid-19 sebesar 55,9 persen. “Jadi mungkin kita perlu memikirkan hal yang sama dalam hal transisi kebijakan di negara kita nanti,” kata Tijandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *