Berkualitaskah Pertumbuhan Ekonomi Kita?

Pertumbuhan ekonomi berkualitas jika memiliki efek melebar dan meluas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen pada 2018 patut disyukuri. Apalagi, pertumbuhan ekonomi diiringi tingkat inflasi yang terjaga pada kisaran 3,13 persen.

“Alhamdulillah, 5,17 persen itu sebuah angka yang baik kalau dibandingkan negara-negara lain,” ujar Jokowi seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2).

Menurut Jokowi, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk tinggi dibandingkan banyak negara. Ekonomi global, kata Jokowi, masih bergejolak sehingga memengaruhi perekonomian Indonesia.

“Kita jangan kufur nikmat. Kalau diberi kenikmatan, pertumbuhan ekonomi yang di atas lima persen, inflasinya 3,13 persen, harus disyukuri,” kata Presiden menegaskan.

Jokowi berharap ekonomi tahun ini tumbuh lebih tinggi. Ada dua hal yang akan didorong pemerintah sebagai mesin pertumbuhan, yaitu ekspor dan investasi.

Kepala Negara menjelaskan, kinerja ekspor harus lebih digencarkan sambil meningkatkan upaya pengurangan impor. Impor ditekan dengan memaksimalkan produksi barang-barang substitusi. Sementara itu, untuk menggenjot investasi, proses perbaikan perizinan di pemerintah pusat dan daerah akan terus dilakukan.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menganggap, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen sepanjang 2018 merupakan prestasi. Ia beralasan, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di tengah tekanan ekonomi global yang berat, seperti harga minyak, nilai tukar, perang dagang, dan tekanan lainnya.

Tak hanya itu, kata Erani, sejak 2016 pemerintah dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai dengan pengurangan tiga masalah ekonomi, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Erani menyebut, capaian itu bahkan tidak diperoleh sepanjang satu dekade sebelum tahun 2015.

“Mengapa perolehan pertumbuhan 5,17 persen merupakan prestasi? Paling pokok ekonomi global sudah melambat sejak 2011. Tentu, kondisi tersebut memengaruhi performa ekonomi Indonesia,” kata Erani, Kamis.

Dia menjelaskan, tekanan global ikut melemahkan pertumbuhan ekonomi negara lain di dunia. Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan ekonomi Cina turun dari 6,9 persen pada 2015 menjadi menjadi 6,5 persen pada kuartal IV 2018. Kemudian, Korea Selatan turun dari 2,8 persen menjadi 2 persen dan India turun dari 7,4 persen menjadi 6,7 persen (2018).

Di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), kata dia, penurunan pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat dihindarkan. Ekonomi Malaysia, misalnya, hanya tumbuh 4,4 persen pada kuartal IV 2018 setelah pada 2015 tumbuh 5,1 persen. Pada saat bersamaan, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik, dari 4,88 persen pada 2015 menjadi 5,17 persen pada 2018.

“Jadi, kita terbang saat negara lain menukik,” ujar Erani.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkualitas karena disertai menurunnya angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat penduduk miskin 9,66 persen pada 2018. Empat tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan masih bertengger di level 11 persen.

“Menekan angka kemiskinan hingga di bawah dua digit bukanlah pekerjaan mudah karena pemerintah dihadapkan pada struktur kemiskinan kronis. Tapi, misi ini tak boleh gagal dan pemerintah telah menunaikannya dengan baik,” kata Erani.

BPS pada Rabu (6/2) mengumumkan, meski target pertumbuhan 5,4 persen pada 2018 tak tercapai, ekonomi tahun lalu merupakan yang tertinggi pertumbuhannya sejak 2014.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen merupakan pencapaian yang baik di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. “Kita memang bukan the best, tapi pencapaian kita tetap baik,” ujarnya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi mengatakan, Indonesia butuh lompatan besar pertumbuhan investasi agar bisa masuk dalam jajaran negara kelompok berpendapatan tinggi. Dia menyebut, pertumbuhan investasi per tahun harus bisa mencapai 40 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen per tahun.

“Ini bukan sesuatu yang ringan, tapi sangat berat. Untuk mengarah ke sana, saya kira perlu reformasi yang komprehensif, menyentuh persoalan mendasar, terutama dari sisi suplai perekonomian,” kata Nawir dalam diskusi yang digelar Indef, Kamis (7/2).

Nawir mengatakan, hal itu dibutuhkan agar Indonesia bisa terbebas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada 2018 sebesar Rp 721,3 triliun atau tumbuh 4,1 persen (yoy). Hal itu kemudian memengaruhi pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2018 yang sebesar 6,67 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan 5,17 persen.

Untuk memperbaiki kondisi investasi, pemerintah diminta mengatasi hambatan yang dirasakan investor. Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan investor adalah terkait ketenagakerjaan. Menurut Nawir, peningkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia kalah cepat dibandingkan kenaikan upah.

“Saya kira Kementerian Tenaga Kerja sudah saatnya untuk melihat kembali apakah rezim ketenagakerjaan yang ada sekarang ini masih friendly untuk menarik investor atau tidak. Jangan-jangan sistem ketenagakerjaan kita ini justru menjadi kendala bagi investor, terutama investor asing,” ujar Nawir.

Dia mengatakan, skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia memang mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. ICOR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dalam perekonomian. Semakin besar skor ICOR, artinya semakin tidak efisien.

Sejak 2011 hingga 2015, skor ICOR Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada 2011, skor ICOR berada di level 5,02, kemudian naik pada 2012 menjadi sebesar 5,27, pada 2013 sebesar 5,89, pada 2014 sebesar 6,5, dan pada 2015 menjadi 6,64. Pada 2016, skor ICOR Indonesia turun menjadi 6,46, kemudian pada 2017 menjadi 6,34, dan 2018 menjadi 6,3.

Meski sudah mengalami penurunan, dia menyoroti tingkat skor ICOR Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. “Kalau kita bandingkan dengan negara kawasan, kita tidak efisien, apalagi kita bandingkan dengan Malaysia, Vietnam,” kata dia.

Oleh: Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra

Sumber: IDN Times

Please follow and like us:

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *